GERAKAN MENIADAKAN UNMET NEED KB

Ada hal menarik yang dibahas dalam seminar kependudukan yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Ir. Dwi Listyawardani, MSc dalam rangka Peringatan Hari Kependudukan Dunia, di The Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Hal menarik dalam seminar yang dihadiri UNFPA Representative, UN Resident Coordinator dan Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut adalah adanya upaya mengurangi unmet need KB yang kemudian diwacanakan menjadi “Gerakan Meniadakan Unmet Need KB”. Wacana itu mendasarkan pada realita bahwa di Indonesia saat ini angka unmet need KB berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, terbilang masih tinggi, yakni 10,6% dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Apabila dikonversikan dengan jumlah PUS saat ini sebanyak 51 juta, setidaknya masih ada 5,5 juta PUS yang belum ber-KB.
Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud unmet need KB adalah PUS yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet need ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). IAT terjemahan operasionalnya adalah PUS yang baru memiliki anak pertama yang harus mengatur jarak kelahirannya minimal 4-5 tahun. Termasuk dalam kelompok ini adalah PUS yang isterinya baru saja melahirkan (pasca persalinan) dan baru saja mengalami keguguran (pasca keguguran). Sementara TIAL adalah PUS yang sudah memiliki dua anak tetapi belum mengikuti KB dengan menggunakan cara/alat/obat kontrasepsi modern (MOP, MOW, IUD, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil).
Selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Berdasarkan pengalaman di lapangan, angkanya adalah kisaran 40% dari total PUS yang belum ber-KB. Selebihnya adalah hamil (10%) dan Ingin Anak Segera (50%). PUS yang hamil dan IAS secara normatif adalah bukanlah sasaran penyuluhan agar mau ber-KB, sehingga PUS dalam kategori IAT dan IAD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB dengan harapan menjadi peserta KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yakni IUD, Implant, MOP dan MOW.
Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan unmt need KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Pnyuluh KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh unmet need KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera).
Mengoptimalkan Gerakan Meniadakan Unmet Need KB tentu harus melibatkan lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Juga perusahaan/pabrik yang selama ini mempekerjakan wanita yang masih termasuk dalam kategori PUS atau kelompok usia 15 – 49 tahun. Tidak kalah pentingnya, melibatkan kelompok masyarakat peduli KB sebagai ujung tombak advokasi dan KIE di lapangan seperti Motivator KB Pria, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu), Koalisi Kependudukan, Kelompok Seni Peduli KB, Forum Komunikasi Kader IMP, dan sebagainya.
Agar hasilnya efektif, Gerakan Meniadakan Unmet Need KB selain harus didukung oleh sarana prasarana pelayanan KB yang memadai, dukungan operasional yang cukup dan ketersediaan SDM (tenaga medis) yang terlatih, juga harus didukung oleh regulasi yang menguatkan bahwa KB itu penting dalam pembangunan keluarga dan wajib diikuti oleh seluruh PUS agar dapat mengatur kelahirannya secara terencana. Regulasi yang selama ini cenderung mengendorkan semangat PUS untuk ber-KB, sudah selayaknya ditinjau kembali agar memberi kontribusi positif dalam peningkatan kesertaan ber-KB. Jangan sampai PUS merasa nyaman-nyaman saja memiliki anak lebih dari dua, karena fasilitasi untuk anak yang ketiga, keempat, dan seterusnya tidak berbeda untuk anak pertama dan kedua.
Apapun hasilnya, Gerakan Meniadakan Unmet Need KB patut kita dukung bersama. Di era kesetaraan gender, di mana hak-hak perempuan harus dilindungi, maka menjamin kesehatan ibu dan anak adalah menjadi kewajiban bagi semua pihak termasuk seluruh keluarga di Indonesia. KB dengan menggunakan kontrasepsi modern menjadi salah satu cara untuk mewujudkan semua itu. Dengan demikian, menjadi kewajiban kita semua untuk saling bahu membahu mengajak seluruh unmet need KB untuk secara sadar dan atas kemauannya sendiri menjadi peserta KB karen keyakinannya bahwa KB membawa banyak manfaat bagi keluarga, termasuk menjamin terwujudnya keluarga kecil Bahagia dan sejahtera.

Oleh : Drs. Mardiya
OPD-KB Kabupaten Kulon Progo