Depan > Index Artikel > MENGGUGAH KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN
MENGGUGAH KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN
Rabu, 10 Juli 2013  |  BkkbN


Oleh:  Wahyu Roma Ratnasari


Ada cita-cita besar yang ingin diraih oleh pemerintah dalam hal pengendalian
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) hingga akhir tahun 2014. Cita-cita besar yang
dimaksud adalah terwujudnya “Penduduk Tumbuh Seimbang” yang ditandai dengan
Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) =1.
Cita-cita pemerintah ini dapat terbaca dengan jelas apabila kita melihat visi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Visi tersebut adalah
“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “Mewujudkan Pembangunan yang
Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.
Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni terwujudnya keseimbangan kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah
yang berwawasan kependudukan serta terwujudnya penduduk tumbuh seimbang
melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Ada dua alasan mendasar mengapa pemerintah begitu getol mewujudkan
Penduduk Tumbuh Seimbang di tahun 2015. Kedua alasan mendasar yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
Pertama, dilihat dari sisi jumlah, penduduk Indonesia terbilang sangat besar.
Menurut Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta
jiwa. Angka ini menduduki ranking ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar
di dunia setelah China (1,3 milyar jiwa), India (998,1 juta jiwa) dan Amerika Serikat
(276,2 juta jiwa). Yang menjadi persoalan adalah bila jumlah penduduk yang besar ini
tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, maka tidak akan pernah menjadi modal
pembangunan, justru menjadi beban pembangunan. Dalam catatan terakhir, Human
Development Index (HDI) bangsa kita menduduki peringkat ke-124 dari 187 negara di
dunia atau urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN setelah Singapura, Brunei Darussalam,
Malaysia, Thailand dan Filipina. Sebuah realitas bahwa kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang kurang menguntungkan bagi pembangunan.
Kedua, dilihat dari sisi pertumbuhannya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
telah mengalami kenaikan. Padahal pada periode 20 tahun sebelumnya, LPP negara
kita terus menurun. Bila di tahun 1971-1980 saat program KB dijadikan program
nasional LPP mencapai 2,32 persen, di tahun 1980-1990 telah menurun menjadi 1,97
persen dan di tahun 1990-2000 turun lagi menjadi 1,45 persen. Sementara di tahun
2000-2010 justru naik menjadi 1,49 persen. Walaupun kenaikan ini hanya kecil, namun
bila dibiarkan akan terus meningkat di masa yang akan datang. Bahkan sangat
dimungkinkan akan menjadi ledakan penduduk yang tidak terkendali. Sekarang ini,
setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,5 juta jiwa yang setara
dengan jumlah penduduk Singapura. Dengan demikian dapat dihitung berapa
pertambahan penduduk negara kita per tahun bila LPP semakin naik sementara jumlah
penduduk terus bertambah banyak.
Penduduk tumbuh seimbang adalah sebuah cita-cita pemerintah yang ideal dan
patut kita dukung bersama. Yang menjadi pertanyaan adalah mampukah dalam kurun
waktu 2 tahun mendatang cita-cita tersebut dapat diraih? Lalu dengan cara apa agar di
masa mendatang LPP yang tinggi dapat diturunkan lagi terutama yang melibatkan para
remaja kita?
Pertanyaan tersebut perlu dilontarkan mengingat TFR kita berdasarkan Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 masih berkutat di kisaran 2,6 anak
per Wanita Usia Subur (WUS). Kondisi ini tidak ada perubahan dalam lima tahun
terakhir, karena berdasarkan SDKI 2007 TFR kita sudah mencapai 2,6 anak per WUS.
Ini berarti, bila di tahun 2015 kita menargetkan TFR menjadi 2,1 anak per WUS
dibutuhkan kerja keras BKKBN beserta jajarannya untuk mendongkrak capaian peserta
KB baru dan mempertahankan kelestarian peserta KB aktif. Hal itu tentu sangat tidak
mudah.
Di tengah perubahan lingkungan strategis, BKKBN khususnya di daerah
sekarang ini menghadapi dilema terkait dengan keterbatasan pendanaan dan SDM.
Sementara di kabupaten/kota di mana BKKBN telah lebur menyatu dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya pasca pemberlakuan otonomi daerah,
menghadapi persoalan yang lebih pelik. Disamping keterbatasan dana dan SDM (dalam
hal ini Petugas Lapangan KB) yang terus menyusut karena mutasi dan pensiun, juga
mengalami keterbatasan dalam hal dukungan sarana prasarana. Mungkin ini tidak
menjadi persoalan bagi kabupaten/kota yang kaya sumber daya alamnya sehingga
Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya cukup tinggi. Namun persoalannya sebagian besar
kabupaten/kota yang ada di Indonesia kondisinya kurang menguntungkan.
Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah bersama
segenap komponen bangsa yang telah bertekad mewujudkan Penduduk Tumbuh
Seimbang di tahun 2015 mendatang. Apalagi BKKBN sebagai institusi yang
bertanggung jawab dalam pengendalian LPP telah menetapkan bahwa Contraceptive
Prevalence Rate (CPR) – istilah lain Peserta KB Aktif – dengan cara modern di tahun
2014 adalah sebesar 65 persen, sementara sekarang ini capaiannya baru 58 persen.
Lebih dari itu, menurunkan Unmet Need (PUS ingin ber-KB tidak terlayani) menjadi 5,0
persen sementara kondisi sekarang masih dalam kisaran 11 persen. Kemudian
menurunkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per
1000 perempuan serta meningkatkan median usia kawin pertama perempuan dari 19,8
menjadi 21 tahun.
Namun apapun tantangannya, upaya menuju Penduduk Tumbuh Seimbang tidak
boleh terhenti. Lebih-lebih warning terkait implikasi dari jumlah penduduk yang besar
dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah kita rasakan bersama, misalnya
tingginya angka pengangguran (mencapai 7,14 persen dari angkatan kerja 116,5 juta),
banyaknya penduduk miskin (31,02 juta jiwa atau 13,3 persen dari total penduduk,
tingginya Angka Kematian Ibu (228/100.000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi
(34/1.000 kelahiran hidup) dan lain-lain.
Salah satu solusi yang saya tawarkan adalah melalui pendidikan kependudukan
pada para remaja kita. Mengapa pendidikan kependudukan dan mengapa pula
sasarannya remaja?
Menjawab pertanyaan yang pertama, yakni mengapa dengan pendidikan
kependudukan, secara umum dapat dikemukakan alasan bahwa terjadinya
pertumbuhan penduduk yang cepat lebih banyak disebabkan karena belum adanya
kesadaran warga negara di negara kita terhadap permasalahan kependudukan yang
ada. Belum adanya kesadaran ini karena memang mereka belum memiliki pengetahuan
yang cukup tentang kondisi kependudukan di Indonesia. Kondisi yang dimaksud
mencakup jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, dan
kualitas penduduk serta kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial
budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, mengapa sasarannya remaja.
Alasan yang dapat saya kemukakan adalah bahwa menurut Badan Pusat Statistik
(BPS), populasi anak remaja di Indonesia mencapai tidak kurang dari 67,9 juta jiwa
atau 28,6% dari total penduduk Indonesia 137,6 juta jiwa. Para remaja ini dilihat dari
kaca mata demografis merupakan penduduk yang punya potensi besar untuk
meningkatkan pertambahan penduduk mengingat mereka sebentar lagi akan
berkeluarga dan memiliki anak dengan jangka waktu reproduksi yang masih panjang.
Bila para remaja ini tidak mengerti dan memahami tentang masalah kependudukan
secara komprehensif termasuk masalah kesehatan reproduksi, bukan tidak mungkin
mereka akan berpandangan bahwa memiliki anak lebih dari dua adalah sah-sah saja.
Bahkan yang lebih parah lagi, bila pemahaman tentang kesehatan reproduksi tidak
baik, para remaja ini bisa saja terjebak pada pergaulan bebas dan mengalami
“kecelakaan” yang berpengaruh langsung terhadap pertambahan penduduk.
Pendidikan Kependudukan sendiri merupakan pendidikan yang bertujuan untuk
memberikan kesadaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan
penduduk dan program-program pembangunan untuk menaikkan taraf hidup rakyat
melalui jalur pendidikan baik formal, non-formal dan informal. Pendidikan
kependudukan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Program KB yakni
“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dan Millenium Development Goals (MDGs) serta
Pembangunan Berwawasan kependudukan.
Dengan pendidikan kependudukan dipastikan para remaja akan memiliki 4
(empat) sikap peduli, yakni: (1) Peduli terhadap manusia dan kebutuhannya, (2) Peduli
terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan ekonominya, (3) Peduli terhadap
pertumbuhan penduduk dan kehidupan sosial, budaya dan agama, (4) Peduli terhadap
pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup.
Persoalannya, memang tidaklah mudah memberikan pendidikan kependudukan
ini pada para remaja kita. Setidaknya ada tiga faktor penyebab mengapa hal ini sulit
dilakukan.
Pertama, siapakah yang akan menjadi penyelenggara sekaligus yang
memberikan materi tentang pendidikan kependudukan tersebut baik yang di jalur
formal, non formal maupun informal. Tidak boleh dilupakan pula bagaimana
pembiayaannya dan dukungan sarana prasarananya. Hal ini berkaitan dengan
keterbatasan jumlah Petugas Lapangan KB di lini lapangan maupun di level kabupaten.
Kedua, respon lembaga/instiusi khususnya pihak sekolah yang dipastikan tidak
akan langsung menerima pelaksanaan pendidikan kependudukan tersebut, mengingat
selama ini kegiatannya sudah sangat padat. Sehingga hampir tidak ada celah waktu
dan tempat lagi bagi pihak luar untuk menyelenggarakan pendidikan kependudukan di
sekolah formal bila tidak ada trik-trik khusus agar kegiatan ini dapat berjalan dengan
lancar. Apalagi masih banyak kepala sekolah/guru yang belum memiliki pengetahuan
cukup memadai tentang kependudukan sehingga respon mereka terhadap pendidikan
kependudukan juga kurang optimal.. Di lingkungan keluarga, para orangtua juga belum
banyak yang tahu tentang pendidikan kependudukan ini.
Ketiga, adalah sebuah realitas bahwa sekarang ini dengan perkembangan
teknologi informasi dan industri telekomunikasi telah menyebabkan para remaja kita
sibuk dengan aktivitas pribadinya seperti menonton televisi, melanglang buana di dunia
maya melalui internet, berkomunikasi melalui HP, Tablet, Gadget, atau bermain games
dan aktivitas lainnya yang bersifat pribadi. Sehingga setelah jam- jam sekolah mereka
hampir tidak ada waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya apalagi dalam
pertemuan resmi di dusun atau desa.
Menurut pemikiran saya, ada empat upaya yang bisa kita lakukan untuk
mengantisipasi permasalahan tersebut agar nantinya pelaksanaan pendidikan
kependudukan dapat berjalan lancar baik melalui jalur pendidikan formal, non formal
maupun informal. Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, menggemakan perlunya pendidikan kependudukan sebaik mungkin
melalui kegiatan promosi seluas-luasnya melalui semua saluran media Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) yang ada seperti televisi, radio, internet, jejaring sosial
(facebook, twitter), pemasangan pamflet, baliho, pembuatan mural/lukisan dinding,
penyebarluasan leaflet, stiker, dan sebagainya. Dengan demikian para remaja kita
menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pendidikan kependudukan
tersebut.
Kedua, mengemas pendidikan kependudukan sebaik mungkin sehingga
menumbuhkan minat remaja untuk mengikutinya dan apa yang menjadi tujuan dari
pendidikan kependudukan ini dapat tercapai. Bila perlu, penyampaian materi
pendidikan kependudukan ini dikemas dalam bentuk diskusi, debat, atau dalam bentuk
permainan/outbond. Penggunaan semacam kantong pesan kependudukan untuk
mempermudah jalannya proses pertemuan penyuluhan merupakan ide kreatif yang
dapat dilakukan dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten, misalnya pakar
kependudukan, pakar pendidikan atau pakar kesehatan.
Ketiga, perlu adanya upaya penyiapan SDM yang berkualitas dalam hal
pendidikan kependudukan ini melalui kegiatan pelatihan yang intensif oleh BKKBN
sebagai penanggungjawab kegiatan ini. Peserta pelatihan adalah para kepala
sekolah/guru, tokoh formal dan non formal, kepala keluarga dan remaja terpilih yang
memiliki kemampuan berkomunikasi dengan para remaja atau masyarakat pada
umumnya. Akan lebih bagus bila di antara mereka terdapat tokoh-tokoh pelajar atau
tokoh pemuda yang berpengaruh di lingkungannya.
Keempat, pemerintah khususnya BKKBN perlu berkolaborasi/bermitra dengan
semua elemen masyarakat dalam kegiatan pendidikan kependudukan ini, baik itu tokoh
formal, non formal, maupun informal melalui upaya advokasi yang efektif dan
berkelanjutan. Termasuk di dalamnya tokoh-tokoh LSM atau lembaga masyarakat yang
peduli terhadap pendidikan kependudukan ini. Sementara untuk pembiayaan, selain
pemerintah dapat menganggarkan lewat APBN maupun APBD, dapat juga
menggerakkan potensi lainnya (misalnya perusahaan) guna mengembangkan kegiatan
sehingga dapat menjangkau kalangan yang lebih luas.
Bila beberapa upaya tersebut apabila dapat direalisasikan, maka saya yakin
bahwa mindset atau pola pikir para remaja akan berubah ke arah yang positif seiring
dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan mereka terhadap masalah
kependudukan dan dampaknya. Setidak-tidaknya mereka mau menunda usia
perkawinan dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif serta kelak jika
berkeluarga cukup memiliki dua anak saja dalam rangka ikut mengatasi masalah
kependudukan di Indonesia terutama yang terkait dengan kuantitas penduduk dan
pertumbuhannya.
Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya menggugah kepedulian remaja
terhadap masalah kependudukan akan berjalan efektif apabila itu dilakukan dengan
pendidikan kependudukan yang terencana dan berkelanjutan. Dari kepedulian ini kita
bisa berharap bahwa para remaja sebagai generasi penerus akan berperilaku hidup
yang berwawasan kependudukan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung
akan mengatasi masalah kependudukan masalah kependudukan yang dihadapi
Indonesia saat ini. Semoga.


Wahyu Roma Ratnasari
Ketua PIK Remaja “Kenari” Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo​