Depan > Index Berita > 314 PESERTA DARI 17 PROVINSI MENGIKUTI TEMU KERJA REGIONAL PENCATATAN PELAPORAN ( RR )DI YOGYAKARTA
314 PESERTA DARI 17 PROVINSI MENGIKUTI TEMU KERJA REGIONAL PENCATATAN PELAPORAN ( RR )DI YOGYAKARTA
Rabu, 29 Mei 2013

BKKBN  JOGJA  ONLINE :  Bertempat di Hotel  The Sahid  Rich Jogja,  Jalan Magelang Km 6 No. 18 Yogyakarta Mulai Tanggal 28 hingga tanggal 31 Desember 2013 dilaksanakan Temu Kerja Regional  Bagi Pengelola Data dan Informasi SKPD KB Kabupaten/Kota dari 17 Provinsi  ( DKI, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan , Riau Jambi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Utara, Papua Barat, DIY serta BKKBN Pusat) dari jumlah 17 Provinsi  tersebut peserta terbanyak dari Provinsi Jawa Tengah 42 peserta, sedangkan jumlah peserta total  dari 17 Provinsi sebanyak 280 peserta.   Acara dibuka oleh Deputi  ADPIN ( Advokasi, Penggerakan dan Informasi ) BKKBN Pusat , Drs. Hardiyanto dengan ditandai pemukulan Gong 2 Kali yang beartri 2 anak cukup,  serta didampingi Oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY, Drs. Sulistyo, SH, CN, MSi serta Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat , Darlis Darwis, SE, MM. Sebelumnya dilaksanakan acara sambutan selamat datang dan terima kasih oleh Plh. Kepala BKKBN DIY dilanjutan sambutan  Gubernur DIY yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra PEMDA DIY.  Deputi ADPIN BKKBN Pusat dalam sambutannya mengatakan 
 
Pertama, Reformulasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Nasional. Dalam Reformulasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Nasional ini akan dilakukan upaya-upaya untuk  meningkatkan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan serta Sistem Informasi  Eksekutif. Perkembangan program KKB nasional menuntut peningkatan kualitas data dan informasi untuk kepentingan manajemen operasional diberbagai tingkatan wilayah. Untuk mengikuti dinamika program KB yang terus berkembang maka sistem pencatatan dan pelaporan perlu direformulasikan sesuai dengan era desentralisasi pengelolaan data dan informasi sampai ke sumber data. Namun demikian setiap perubahan perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2013 ini Sistem Pencatatan dan Pelaporan akan direformulasi untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi  pengelolaan program KKB yang lebih baik di berbagai tingkatan wilayah. Direncanakan mulai tahun 2014 sistem yang sudah direformulasikan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
 
Ke-dua, Implementasi pelaporan WAP Gateway di seluruh Kabupaten dan Kota. Aplikasi WAP Gateway yang saat ini dikembangkan oleh BKKBN adalah untuk meningkatkan cakupan laporan hasil pelayanan KB oleh dokter dan bidan praktek swasta dengan memanfaatkan penggunaan telepon genggam (HP). Aplikasi berbasiskan WAP Gateway ini diharapkan dapat mempermudah dokter dan bidan praktik swasta dalam menyampaikan laporan hasil pelayanan KB. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser HP dengan alamat http://dbs.bkkbn.go.id. Aplikasi ini layak dicoba dan caranya cukup mudah. Dokter dan Bidan praktek swasta cukup menggunakan HP yang dapat mengakses internet, lalu melakukan registrasi hanya dilakukan 1 kali, selanjutnya dapat menggirimkan data hasil pelayanan KB setiap bulannya. Melalui WAP Gateway ini diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pengiriman laporan dokter dan bidan praktik swasta serta menyederhanakan mekanisme pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi.
 
Ke-tiga, Penguatan pengelolaan data dan informasi statistik Rutin Program KKB Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk penyediaan data dan informasi program KKB nasional yang cepat, tepat, akurat dan up to date disetiap wilayah. Secara khusus dalam pertemuan ini saudara-saudara para Kepala Bagian/Seksi/Unit Kerja pengelola Data dan Informasi serta Staf Pengelola Data Pelaporan, akan diberikan pemahaman dan keterampilan penggunaan program aplikasi statistik rutin, Pendataan Keluarga/MDK, WAP Gateway, dan aplikasi Profil Desa. Dengan demikian diharapkan seluruh wilayah akan bisa melakukan pengolahan data rekapitulasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akan mempercepat pengumpulan data diseluruh wilayah masing-masing. Kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan untuk tahun 2013 ini diharapkan  seluruh kab/kota sudah bisa melaporkan data dan informasi secara langsung melalui pelaporan online.
 
Ke-empat, Pembuatan peta keluarga sejahtera untuk pemetaan PUS. Pembuatan peta keluarga sejahtera bermanfaat untuk menyediakan data mengenai keluarga dan PUS yang menjadi peserta KB menurut jenis kontrasepsi serta PUS yang tidak ikut KB. Selain itu Pembuatan Peta Keluarga Sejahtera berdasarkan tingkat kesertaan KB dan tingkat pencapaian tahapan Keluarga Sejahtera bermanfaat untuk penentuan segmentasi sasaran secara lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah, sehingga dapat lebih mempercepat pencapaian MDG’s khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu melalui kesertaannya dalam ber-KB.
 
Ke-lima, Dukungan penyediaan data dan informasi untuk intensifikasi penggarapan program KKB pada 10 provinsi penyangga utama (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur), dan 2 provinsi perhatian khusus (Papua dan Papua Barat) melalui mapping terhadap tenaga-tenaga pelayanan yang ada. Mapping ini perlu dilakukan untuk mendapatkan akurasi jumlah tenaga di lapangan yang sudah memiliki keahlian untuk melakukan pelayanan kontrasepsi jangka panjang. BKKBN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dihimbau untuk melakukan mapping agar jumlah tenaga pelayanan cukup memadai untuk pelayanan kontrasepsi jangka panjang.
Ke-enam, Pendataan Klinik KB satelit yang merupakan binaan Klinik KB Induk. Pendataan Klinik KB Satelit ini mencakup klinik KB pemerintah di Pustu, Polindes, Poskesdes, dan lain sebagainya yang merupakan binaan Klinik KB induk Puskemas. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung strategi dan rencana aksi BKKBN bersama Kemenkes untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, salah satunya melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi di 60.077  fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Target sasarannya adalah minimal terdapat 1 fasilitas pelayanan KB pemerintah per desa/kelurahan.
Ke-tujuh, Penajaman analisis dan evaluasi program KKB untuk mengetahui pencapaian hasil pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan  dan pemecahaan masalah, serta sebagai bahan kebijakan dalam menyusun program selanjutnya.
 
Ke-delapan, Pemanfaatan Data Mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Ditegaskan pula bahwa Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan. Selain itu untuk memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota yaitu penyediaan data mikro keluarga. Tugas Saudara di Kab/Kota adalah mendorong agar data tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Dengan demikian maka perlu untuk meningkatkan kualitas datanya.
 
Melalui pertemuan ini diharapkan Saudara-saudara para pengelola data dan informasi SKPD KB Kab/Kota dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan  tentang pentingnya pemanfaatan data dan informasi Kependudukan dan KB untuk pembangunan daerah. Saya berharap Saudara-Saudara lebih meningkatkan pembinaan SIDUGA ini di daerah, melakukan advokasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaannya termasuk penyediaan dana yang memadai. 
Sumber Berita : Panitia Temu Regional_RR di Yogya
 
Humas : BKKBN DIY                           

RR-1.jpg

RR-2.jpg
RR-3.jpg

RR-4.jpg