Depan > Index Berita > Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN DIY Dengan Bupati Bantul
Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN DIY Dengan Bupati Bantul
Senin, 9 Oktober 2017

 
AUDIENSI BTL-edit.jpg 
 
 
BKKBN JOGJA ONLINE : Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Drs. Bambang Marsudi, MM pada Selasa (3/10/2017) melakukan pertemuan audiensi dengan Bupati Bantul yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Bupati, H. Abdul Halim Muslih. Pertemuan tersebut merupakan pertama kali sejak Drs. Bambang Marsudi, MM dilantik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN DIY pada 5 April 2017, sehingga bagi Kepala Perwakilan BKKBN DIY, audiensi ini sekaligus untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada Wakil Bupati Bantul.
 
Turut serta mendampingi Kepala perwakilan BKKBN DIY  adalah Sekretaris Dra. Ellya Nunuk Irihastuti, Kabid Pelatihan dan Pengembangan Dra. Sriana Suji Mulyani, Kabid KBKR  Rohdhiana Sumariati, S.Sos, MSi, Kabid ADPIN Dra. Ita Suryani, M.Kes, Kabid KS-PK dr. Iin Nadzifah Hamid.
 
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul turut hadir mendampingi wakil Bupati antara lain Kepala Dinas P2KBPMD  Drs. Mahmudi, MSi, Kabid KB Dinas P2KBPMD I Nyoman Gunarsa, S.Psi, M.Psi,  Kasi Pembinaan Kelembagaan Dinas P2KBPMD Lilis Wijayanti, S.Sos, MM.
 
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Bantul tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan banyak hal dengan pimpinan daerah Kabupaten Bantul antara lain mengenai pencapaian-pencapaian program di Kabupaten Bantul, pelaksanaan DAK, keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Bantul dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) meliputi juara-juara lomba dalam bidang KKBPK, terbentuknya kampung KB di 4 wilayah Kabupaten Bantul, dibangunnya 15 balai penyuluhan KKBPK. 
 
Kepala Perwakilan BKKBN DIY mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan berharap dukungan dan perhatian dalam pelaksanaan Program KKBPK di wilayah Kabupaten Bantul tersebut dapat terus berjalan, karena tanpa dukungan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul maka program KKBPK tidak akan bisa berjalan dengan baik.
   
Dalam pertemuan tersebut, Kepala perwakilan BKKBN DIY  juga menyampaikan mengenai perubahan status kepegawaian Petugas Penyuluh KB yang sejak tanggal 24 Juli 2017 telah dilimpahkan menjadi pegawai Pusat dibawah naungan BKKBN sebagai tindak lanjut dari  amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Adapun petugas Penyuluh KB di Kabupaten Bantul yang telah dilimpahkan menjadi pegawai Pusat berjumlah 51 orang. Namun lanjut Kepala perwakilan BKKBN DIY, meskipun status kepegawaiannya telah dilimpahkan pada pemerintah pusat, pemberdayaan dari para petugas Penyuluh KB tetap tidak mengalami perubahan karena untuk penilaian angka kreditnya didasarkan pada rekomendasi dari Dinas KB Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 
Selain itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan juga kepada Wakil Bupati Bantul mengenai program yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Pembuatan Rumah Data Kependudukan yang bekerjasama dengan UMY  di Kampung KB Dusun Jasem, Srimulyo, Piyungan, Bantul; Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan bagi para kader; Sosialisasi peta sasaran program KKBPK dengan Aplikasi Devinfo di Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa program KKBPK merupakan program ‘antara’ menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera perlu transformasi pengetahuan dan perilaku yang bisa dimulai misalnya bagi para remaja dengan penyuluhan-penyuluhan pranikah supaya mereka memiliki kematangan intelektual, mental, siap secara psikologis untuk memasuki kehidupan baru pernikahan yang sangat kompleks. Semakin lama urusan rumah tangga ini mengalami situasi/paradigma baru.
 
Di Kabupaten Bantul, sambung H. Abdul Halim Muslih angka perceraian termasuk tinggi yang mana hal ini merupakan salah satu indikator ketidakbahagiaan keluarga tersebut. Berdasarkan data, 50% kasus perceraian di Bantul merupakan perceraian Rafah (Istri yang menggugat cerai). Hal ini sinkron dengan banyaknya kasus pernikahan dini yang mayoritas diakibatkan oleh kehamilan tidak diinginkan akibat pergaulan bebas sehingga kurang siap memasuki bahtera rumah tangga. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengalihkan perhatian para remaja tersebut supaya fokus pada studinya demi mempersiapkan masa depannya.  
 
H. Halim Muslih menyampaikan apresiasinya mengenai pencapaian-pencapaian program KKBPK dan keberhasilan-keberhasilan program KKBPK di Kabupaten bantul, salah satunya bahwa pencapaian akseptor KB Pria di Bantul mencapai 224%. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang relijius dengan banyaknya pondok pesantren. Program KB ini mulanya menjadi perdebatan karena terjadi kesalahan persepsi bahwa program KB bertujuan untuk membatasi kelahiran. Namun berkat usaha dari rekan-rekan di BKKBN dan Dinas KB Bantul, dengan selalu menjalin komunikasi akhirnya dapat diterima oleh kaum relijius bahwa program KB ini bukan Tahdid An-Nasl (pembatasan kelahiran) tapi adalah Tanzhim An-Nasl (pengaturan kelahiran).
 
Sumber Berita : Bidang ADPIN BKKBN DIY