Depan > Index Berita > DIALOG INTERAKTIF KAMPUNG KB
DIALOG INTERAKTIF KAMPUNG KB
Senin, 9 Oktober 2017


Radio_GLOBAL.jpg 
 
 
BKKBN JOGJA ONLINE :  Pada hari selasa siang (3/10/2017) berlangsung siaran Program Dialog interaktif di Radio Global 106.9 FM, Jalan Babadan, Banguntapan, Bantul.
Program dialog interaktif  yang bertajuk mengenai Kampung KB tersebut menghadirkan narasumber Kabid ADPIN Perwakilan BKKBN DIY Dra. Ita Suryani, M.Kes dan Kabid KB Dinas  PPKBPMD Kabupaten Bantul I Nyoman Gunarsa, S.Psi, M.Psi dan dipandu oleh Dwi Rina Wulandari dari Radio Global. .                                  
 
Dalam pemaparannya, Dra. Ita Suryani, M.Kes menjelaskan bahwa Kampung KB adalah upaya terobosan dari pemerintah saat ini dalam upaya untuk menggaungkan kembali program KB, karena dianggap program KB akhir-akhir ini agak melemah sehingga bagaimana cara kita menggaungkan supaya generasi muda pun juga mengenal tentang program KB, yang dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kondisi satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang oleh masyarakat setempat dianggap wilayah-wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal apapun baik tentang kesehatannya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum baik supaya bisa ditingkatkan kualitas hidup manusianya, sesuai Nawacita yang ke-5. Dalam mendukung Nawacita yang ke-5, BKKBN memiliki tugas melalui kampung KB ini untuk mewadahi masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk bagaimana mereka berfikir tentang wilayahnya sehingga masyarakat disitu akan meningkat kesejahteraannya. 
 
Sementara itu, I Nyoman Gunarsa, S.Psi, M.Psi menyampaikan bahwa di Kabupaten Bantul, kampung KB ini sudah dirintis kembali di berbagai dusun sehingga pada tahun-tahun mendatang, barangkali kita harus memilah dan memilih mana yang harus ditetapkan sebagai kampung KB.
Seperti yang disampaikan tadi oleh ibu Ita, bagaimana kita memberikan sebuah program nyata di dalam kehidupan masyarakat dan kampung KB itu sendiri tidak hanya berbicara tentang KB yang identik dengan alat kontrasepsi, jumlah peserta KB, jumlah anak, kesejahteraannya  bagaimana, itu memang menjadi sasaran juga dalam kampung KB, tapi terlepas dari bagaimana masyarakat berperan serta aktif secara mandiri untuk berKB kita juga akan menyentuh sektor yang lainnya sehingga secara sinergi bisa memberikan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat kampung, terang I Nyoman Gunarsa.
Lanjut I Nyoman Gunarsa, kalau kita mendengar istilah kampung, dulu kesannya ketinggalan, masih terbelakang, kumuh dan padat penduduk dan sebagainya. Dengan ide inovasi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo melalui BKKBN, kami di Dinas PPKBPMD selalu bermitra, jadi apa yang menjadi kebijakan BKKBN sama dengan program di Dinas PPKBPMD Bantul supaya terjadi sinergi dengan apa yang menjadi kebijakan DIY maupun Kabupaten Bantul.
Dalam dialog interaktif ini, masyarakat juga antusias menyampaikan pertanyaan maupun masukan buat Kampung KB dan Program KB.
 
Seperti disampaikan seorang penelpon, Bayu. Dia menanyakan kalau dahulu akseptor di daerah pinggiran ini ada yang mendapatkan ‘bebungah’ misalkan akseptor pria diberi kambing, apakah sekarang ini masih ada?
Menjawab pertanyaan penelpon, Nyoman Gunarsa memaparkan bahwa di Kabupaten Bantul untuk akseptor KB Pria ini juga mendapatkan ‘bebungah’ walaupun nilainya tidak besar tapi minimal memberikan semangat dan meringankan pada saat keluarga tersebut sudah mau ber-KB atas kesadaran sendiri.
 
Penelpon berikutnya, Ika menanyakan apakah program KB ini tidak melanggar hak asasi manusia?
 
Mengenai pertanyaan tersebut,  Ita Suryani menjelaskan bahwa kita menjadi melanggar hak asasi manusia ketika sesuatu itu bersifat memaksa namun disini program KB bersifat mengedukasi masyarakat, jadi pemerintah berkewajiban membimbing warganegaranya untuk kearah yang lebih sejahtera sehingga berbagai upaya baik melalui media maupun langsung pada kelompok-kelompok masyarakat. Kita tidak pernah melakukan pemaksaan, artinya ketika seseorang sudah memutuskan untuk ber-KB dan sasaran kita adalah pasangan usia subur yang terikat dengan perkawinan yang bertujuan membangun keluarga sehingga program KB ini adalah upaya umat manusia untuk meraih kesejahteraan hidupnya, mungkin berbeda kalau mereka itu kita paksa. Sebagai contoh lagi sambung Ita Suryani apabila kita punya banyak anak tapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik, hak anak diabaikan bukankah itu malah melanggar hak asasi anak tersebut. Walaupun terdapat keluarga dengan  banyak anak dan sejahtera namun jumlahnya berapa diantara keluarga-keluarga yang ada di Indonesia? pasti tidak banyak.
Ada lagi penanya berikutnya yaitu Dian yang menanyakan apakah kampung KB ini akan dibangun di seluruh kampung di DIY padahal jumlah Penyuluh KB saja sangat minim? 
Ita Suryani menjelaskan bahwa bicara kampung KB ini sifatnya Nasional tidak hanya di DIY. Tahun 2016 dicanangkan oleh pemerintah 1 kampung KB untuk 1 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi se-Indonesia. Tahun 2017 1 kampung KB di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia artinya kita memang pelan-pelan dulu dari situ kemudian ada evaluasi. Kemudian keterkaitan antara jumlah Penyuluh KB dengan penempatan mereka, yaitu konsep kampung KB ini dibangunnya dengan mengedepankan konsensus pada masyarakat jadi ketika kita membentuk kampung KB idealnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah dusun yang kita jadikan kampung KB itu ikut berbicara sehingga apa yang harus jadi prioritas untuk diselesaikan masalah-masalah yang ada disitu sudah mendapat dukungan dari semua pihak. Karena kalau hanya mengandalkan Penyuluh KB saja sebagai agen pemerintah saja tentu tidak akan berjalan lancar jalannya. Oleh karena itu bagaimana kita melayani masyarakat, ini ada program yang bisa membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih tertata. Ini terletak pada bagaimana kemampuan komunikasinya, karena juga toh tidak semua pelayanan KB itu dari Penyuluh KB.  Jadi kampung KB ini meskipun terdapat keterbatasan penyuluh KB bisa dibantu oleh instansi-instansi yang lain. Kehadiran petugas KB memang perlu untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat dan stakeholder, namun keterbatasan jumlah penyuluh ini bukan menjadi kendala karena kita bekerjasama dengan banyak pihak dalam kampung KB ini.
 
Sumber Berita : Bidang ADPIN BKKBN DIY