Depan > Index Berita > Sekretaris Utama BKKBN Sampaikan Pembinaan Pegawai Di Perwakilan BKKBN DIY
Sekretaris Utama BKKBN Sampaikan Pembinaan Pegawai Di Perwakilan BKKBN DIY
Selasa, 2 Januari 2018

BKKBN JOGJA ONLINE : Pada hari Rabu pagi (29/11/2017) Disela kunjungannya ke DIY dalam rangka menghadiri The 14th International Inter-Ministerial Conference on Population and Development (Konferensi Antar-Menteri untuk Kependudukan dan Pembangunan Internasional ke-14), Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal, S.P., MA, menyempatkan waktu untuk melakukan Pembinaan Pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY.
 
Bertempat di Ruang Kencana Perwakilan BKKBN DIY acara ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pejabat struktural maupun fungsional. Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Drs. Bambang Marsudi, MM pada awal acara pembinaan pegawai menyampaikan secara singkat kepada Sekretaris Utama BKKBN mengenai kondisi di Perwakilan BKKBN DIY, meliputi komposisi ASN di Perwakilan BKKBN DIY dan perkembangan program KKBPK di wilayah DIY.
 
Pada Pembinaan Pegawai ini, Sekretaris Utama BKKBN dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY dan Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY berkenan menyerahkan Surat Keputusan kenaikan pangkat kepada beberapa ASN dan Surat Keputusan Pensiun kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY Dra. Sriana Suji Mulyani yang terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 ini akan memasuki purna tugas, serta tanda penghargaan kepada Bidang dan Subbidang yang berprestasi dalam lomba kedisiplinan di lingkungan Perwakilan BKKBN.
 
Kepada para ASN yang medapatkan kenaikan pangkat, Sestama menyampaikan selamat dan berharap supaya etos kerja bisa lebih meningkat. Sementara itu kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY Dra. Sriana Suji Mulyani, Sestama menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya di BKKBN selama ini.
 
Dalam penyampaian materi pembinaan pegawai, Sekretaris Utama  BKKBN menyampaikan bahwa saat ini program KKBPK memasuki era baru, sehingga dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat harus menyesuaikan dengan metode yang baru. Ada 4 hal perubahan mendasar dalam program KKBPK kini, yaitu 1) Demokratisasi dimana pada masa kini semua orang bebas menyuarakan pendapatnya dan supremasi hukum-lah yang dijunjung tinggi. 2) Hak Asasi (Human Rights) dimana hal ini merubah cara pendekatan kepada masyarakat dan keluarga. 3) Desentralisasi, yaitu bahwa saat ini pemerintahan yang berperan sangat kuat dalam program KKBPK ada 3 yaitu pemerintah pusat, pemerintah lokal dan pemerintah desa. 4) Globalisasi dimana saat ini era-nya digitalisasi, media sosial dan teknologi. Masyarakat menyebutnya dengan teknologi super highway. Media sosial sebagai salah satu media yang menguasai dunia harus digunakan sebagai tool instrumen kerja kita. Implikasinya bagi BKKBN adalah dalam era globalisasi ini semua bekerja dengan sistem aplikasi komputer dan internet.   
 
 
Selanjutnya Sekretaris Utama juga menyinggung mengenai revisi Undang-Undang kepemerintahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana hal ini memiliki konsekuensi positif dan negatif bagi BKKBN. Konsekuensi positifnya adalah memperkuat semua lembaga pengendalian penduduk di daerah.  Selain itu Sekretaris Utama juga menjelaskan mengenai pengalihan status pengelolaan Penyuluh KB ke Pusat yang di DIY berjumlah 236 orang.
 
Terkait dengan Program nasional, Sekretaris Utama BKKBN menyampaikan bahwa saat ini masing-masing Kedeputian di BKKBN memiliki program-program prioritas. Program-program prioritas tersebut antara lain untuk Bidang KSPK terdiri program pengasuhan orangtua dan balita serta kegiatan Generasi Berencana (GenRe); Bidang Pengendalian Penduduk meliputi program Pendidikan kependudukan dan Rencana Penduduk; Bidang KBKR dengan mensukseskan, menyelamatkan dan memperbaiki sistem layanan pasca JKN/BPJS; Bidang ADPIN dengan program penguatan Penyuluh KB dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik intern maupun ekstern;  dan Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama dengan program data laporan keuangan yang akuntabel menghindari kebocoran/kesalahan, SPIP dan penilaian kerja Birokrasi serta Pengelolaan barang Milik Negara.
 
Di bagian akhir pembinaan pegawai, Sekretaris Utama BKKBN menyampaikan mengenai 7 manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di BKKBN yang meliputi pola rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, disiplin, etika dan Purna Tugas.

Sumber Berita : Bidang ADPIN BKKBN DIY