“Belum LDU” BKKBN Orientasi PLKB Non PNS

JOGJA –  Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 210 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di 78 Kecamatan. Selain itu, Kabupaten Bantul memiliki 29 tambahan PLKB Non PNS untuk memperkuat lini lapangan.

PLKB Non PNS merupakan Petugas yang melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/ Kelurahan. Keberadaan PLKB Non PNS sangat membantu ditengah kurangnya Tenaga Penyuluh KB (PKB) di Lapangan. Ketugasan mereka mirip dengan ketugasan PKB, hanya mereka bukan PNS, penggajian bersumber dari dana APBD, bukan sebagai pejabat fungsional tertentu sehingga tidak berkewajiban mengumpulkan angka kredit sebagai karirnya karena status kepegawaiannya dengan sistem kontrak.

Ketugasannya yang mirip dengan PKB itulah sehingga menuntut PLKB Non PNS memiliki kemampuan dan kompetensi seperti PKB. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan Latihan Dasar Umum (LDU) bagi PLKB Non PNS. Data yang bersumber dari Forum PLKB non PNS menunjukkan bahwa dari 29 PLKB Non PNS tersebut masih ada 17 orang yang belum mengikuti LDU sehingga perlu dilakukan orientasi Program Bangga Kencana agar mereka memperoleh bekal yang cukup dalam melaksanakan ketugasannya.

Menyikapi hal tersebut Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Orientasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS.

Kegiatan Orientasi ini diaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020 bertempat di Ruang Kencana Kantor Perwakilan BKKBN DIY dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID19.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, S.KM.,MPS.,MA dalam sambutannya sangat mengapresiasi adanya PLKB Non PNS di Kabupaten Bantul yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memahami peran dan fungsinya dalam memaknai keberadaan UU 23 Tahun 2014. Di mana urusan Pengendalian Penduduk dan KB merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Selama Orientasi ini, PLKB Non PNS diberikan penguatan materi-materi yang meliputi; Evaluasi Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penguatan Peran Mitra Potensial dalam Penggerakan Program Bangga Kencana, Program Bangga Kencana sebagai Issue Lintas Sektor, Strategi Komunikasi dan Pesan Kunci KB, Manajemen Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Sharing Pengalaman Kegiatan di lapangan. Di sesi akhir materi juga dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang harapanya bisa menjadi tolok ukur keberhasilan peserta dalam memahami materi selama orientasi.

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Dra. Ita Suryani M.Kes dalam sambutan penutupan orientasi menegaskan bahwa PLKB Non PNS merupakan sumber daya program Bangga Kencana yang handal dan potensial yang dijadikan pendamping bagi keluarga dan masyarakat, keberadaannya sangat penting dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapanya semoga bekal materi Orientasi dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan di lini lapangan.

Sumber : Subbid Hubalila, Bidang ADPIN