BKKBN TRANSFORMASI PEJABAT ADMINISTRASI MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL

JOGJA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakukan pelantikan kepada 671 orang Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan BKKBN Pusat maupun yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2020.

Pelantikan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB dipandu dari Gedung Halim I Kantor BKKBN Pusat Jakarta, diikuti oleh 34 Perwakilan BKKBN Provinsi  dengan fasilitas Virtual, dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Tjahjo Kumolo.

Kepala BKKBN, dalam Sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang penyederhanaan Birokrasi, selain itu juga BKKBN telah mengeluarkan Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  BKKBN, yang telah mencabut Perka BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011,  sehingga pada tanggal 17 Juli 2020 pejabat fungsional yang telah dilantik penempatannya sudah mengikuti SOTK hasil transformasi kelembagaan yang baru tersebut.

Pejabat Fungsional yang dilantik sebanyak 671 orang yang ada di BKKBN Pusat maupun yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Terdiri dari Pejabat Ahli Madya sebanyak 149  orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda 522 orang,  dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional, selain pejabat fungsional yang dilantik hari ini, masih ada 298 orang/ jabatan dalam proses validasi di Kemenpan RB yang akan dilantik pada tahapan berikutnya.

Pelantikan di lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakata dilakukan kepada 20 Orang, yang merupakan transformasi dari 5 Jabatan Administrator (eselon III) dan 15 Jabatan Pengawas (eselon IV) menjadi Pejabat Fungsional.

dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) berpesan, kepada pejabat fungsional yang dilantik agar bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab, agar dapat mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

Sebagai Pejabat Fungsional tetap melaksanakan kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memperoleh Angka Kredit sesuai dengan jenjang kepangkatan, namun tetap melaksanakan peran secara fungsi yang melekat pada jabatan fungsionalnya masing-masing sehingga lebih meningkatkan kinerjanya dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (BANGGA KENCANA).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyampaikan aprisiasi kepada BKKBN yang menjadi salah satu Kementerian/ Lembaga yang merespon dengan cepat dalam menindak lanjuti 5 (lima)  prioritas kerja dalam pembangunan Indonesia, salah satunya Penyederhanaan Birokrasi yang tercermin dalam Transformasi Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional.

Bapak Tjahjo Kumolo berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi, dapat  mengemban  tugas  jabatan  yang  telah ditentukan melalui unjuk  kerja yang  unggul. Dalam masa pandemi Covid-19, tidak meruntuhkan semangat dalam   bekerja   untuk   negara, dengan perkembangan dan  pemanfaatan teknologi, harus tetap  dapat  produktif  dan  tetap  menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam kegiatan dan  pekerjaan kita  sehari-hari.

Sumber Informasi : Subbid Data dan Informasi