PERCEPAT PENURUNAN STUNTING, BKKBN GALAKKAN BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAS)

Saat BKKBN ditugaskan untuk memimpin upaya penurunan angka stunting, maka segera diidentifikasi apa yang harus dilakukan. “Tidak terdapatnya program yang langsung menyentuh permasalahan menjadi salah satu alasan lambatnya program penurunan stunting” demikian disampaikan Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto saat menyampaikan arahan dalam Pentaloka saat membuka Pentaloka Nasional Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kepala OPD KB, Rabu (13/7/2022) di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Ditengarai berbagai kegiatan yang digelar selama ini baru menyentuh permukaan kasus stunting.

Strategi penurunan angka stunting pun segera disusun. Terhadap kelompok yang sudah dalam kondisi stunting, tentu sudah bukan ranah BKKBN lagi. Kementerian Kesehatan tentu yang lebih tepat mengambil peran. Sedangkan bagi kelompok rawan stunting, artinya keluarga dengan kondisi kerawanan bagi bayi/anak mengalami stunting maka langkah strategis yang ditempuh antara lain dengan menggalakkan Program BAS  atau Bapak asuh Anak (rawan) Stunting. Sementara untuk mencegah timbulnya stunting upaya yang dilakukan dengan menyasar calon pengantin supaya menyiapkan kondisi kesehatan pra perkawinan/ pra kehamilan. Untuk itu bekerjasama dengan Kementerian Agama, peluncuran Elsimil menjadi andalan. Selain itu juga disiapkan Tim Pendamping Keluarga untuk menjadi ujung tombak advokasi, pemantaun, dan rujukan tindakan bagi keluarga rawan stunting. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan perencanaan dibentuk Tim Perecepatan Penurunan Stunting (TPPS). Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto

Keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen pimpinan daerah, pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan metode dan strategi yang kolaboratif dan berkesinambungan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pengelola tim percepatan penurunan stunting secara cepat dan massif melalui Pentaloka Pencapaian Penurunan Stunting bagi Kepala OPD KB Program Bangga Kencana diharapkan mampu menciptakan koordinasi penanganan program percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi.

Pentaloka Nasional dalam Percepatan Penurunan stunting ini mengundang Kepala Dinas dan jajarannya dari 22 Provinsi dan dihadiri 250 Peserta yang terdiri dari 145 Kepala Dinas dan unsur koordinator latbang dan pengurus perkadis yang akan dilaksanakan selama 5 Hari mulai dari tanggal 12 – 16 Juli 2022 di Hotel Inna Malioboro Yogyakarta.

Kapusdiklat KKB BKKBN, Dr. Drs. Lalu Makripudin, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan pentaloka perkadis ini adalah pertemuan yang pertama kali dilakukan semenjak Perkadis dibentuk serta akan dilaksanakan juga serah terima jabatan ketua dan pengurus baru. Sebagai narasumber dengan materi yang dikhususkan untuk percepatan penurunan stunting, yang salah satunya  dari Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perdesaan dengan materi tentang bagaimana memanfaatkan dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Beliau menyatakan akan memberikan prioritas kepada 22 provinsi non prioritas berharap selesai pentaloka kali ini seluruh peserta akan memiliki prespektive dan misi yang lebih baik dalam penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH. MM menambahkan capaian program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Yogyakarta berdasarkan data PK21 dan akan terus berupaya untuk menurunkan angka unmetneed dengan meningkatkan kesertaan ber-KB. Dan apabila merujuk data stunting berdasarkan SSGI tahun 2021 capaian D.I Yogyakarta masih di angka 17,3% dan dengan bantuan 1852 TPK yang telah mengikuti pelatihan di tingkat kapanewon dan telah mendampingi 2.307 Calon Pengantin harapannya data stunting bisa berada di angka 14%.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah terkait delapan aksi Konvergensi Stunting yang disampaikan Pungkas Bahjuri Ali Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementrian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa stunting merupakan salah satu penyebab faktor stroke dan menjadi penyebab terbanyak kematian di Indonesia diikuti dengan jantung, diabetes dan kanker. Selain itu Ibu yang tidak lulus SD akan memiliki anak beresiko stunting 2 kali lebih banyak dari ibu yang lulus SMA karena factor penanganan dan pengetahuan ibu dalam mengurus anak. Masalah utama dalam penurunan stunting yang kerap kali diabaikan adalah pengawalan anak stunting menjadi normal dan mengabaikan pengawalan tumbuh kembang anak dengan lahir normal yang masih memiliki kemungkinan untuk stunting.

Sehingga Pusat akan sangat bergantung pada TPK yang ada di lapangan untuk memadukan data dengan berpegang teguh pada perpres 72 sebagai pelaksanaan RAN PASTI. Dengan pengalokasian anggaran penurunan stunting yang komprehensif.

Sementara itu dr. Erna Mulati, MSc-CMFM sebagai direktur Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan memaparkan dalam materi dukungan sumber daya Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting, untuk terus melakukan intervensi dan edukasi mengenai tumbuh kembang anak di masyarakat. Selain itu dukungan kementerian Kesehatan akan pemberian asi esklusif dengan pemberian bantuan alat antropometri berstandar di posyandu tahun 2023 serta dukungan kemenkes dalam berkoordinasi dengan dinas Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas kader yang berperan dalam tumbuh kembang anak. Serta koordinasi dengan dokter spesialis untuk bisa bergerak dalam audit stunting serta melakukan identifikasi kasus di daerahnya.

Pranata Humas DanartoSY/Julie

WhatsApp Admin