A.Dasar Hukum 
 Dasar Hukum Terkait Pendataan Keluarga 
 UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan  Pembangunan KeluargaLihat
UU No 23 tahun 2014 Tentang  Pemerintahan DaerahLihat
PP No. 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi KeluargaLihat
 Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan StuntingLihat
 Inpres No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan EkstrimLihat
 Inpres No 3 Tahun 2022 Tentang Kampung KBLihat
 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi KeluargaLihat
 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024Lihat
 Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Lihat
B.Kebijakan Pemutakhiran PK 2022 
 Kepka BKKBN Penetapan Wilayah Pemutakhiran PK2022Lihat
 Kepka BKKBN Pengadaan Pemutakhiran PK2022Lihat
 Kepka BKKBN Tim Posko Pemutakhiran PK2022Lihat
 SE Kepka BKKBN Pemutakhiran PK2022Lihat
   
C.Formulir, Pedoman, dan Panduan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022
 FormulirLihat
 Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022Lihat
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2022 Bagi ManagerLihat
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2022 Bagi SupervisorLihat
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2022 Bagi Kader PendataLihat
 Panduan Pengolahan Data (Aplikasi) Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022Lihat
D.Materi Workshop (Bahan Ajar)
Materi Workshop Bagi Pengelola Data Tingkat Kabupaten/Kota 23 Agustus 2022Lihat
 Materi Pelatihan Manajer PengelolaLihat
 Materi Orientasi Bagi Manajer DataLihat
 Materi Orientasi Bagi SupervisorLihat
 Materi Orientasi Bagi Kader PendataLihat
E.TIM POSKO
Tim Posko Pendataan Keluarga Tahun 2022Lihat
F.ASET DESAIN DAN MEDIA SOSIALISASI
LOGOLihat
 Desain Media SosialisasiLihat
 ILMLihat
 Desain Cetak PPK2022Lihat
WhatsApp Admin